Menata Tertib Administrasi Bantuan Wakaf

Bogor, bimasislam– Dalam rangka menata tertib administrasi bantuan wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf pada tahun 2012 ini bertekad membuat aturan yang lebih lengkap tentang teknis pemberian setiap jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar program pemberdaaan wakaf melalui bantuan dana dapat berjalan dengan baik dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Wakaf, Drs. H. Sutami, M. Pd.I di hadapan Tim Penyusun Regulasi tentang bantuan pada Direktorat Wakaf di Hotel Prima Resort, Cipayung (30/4).

Dalam penelusuran bimasislam, jenis bantuan wakaf pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf terdiri dari bantuan sertifikasi tanah wakaf, bantuan pemberdayaan wakaf produktif, bantuan pemanfaatn tanah wakaf, bantuan penyuluhan wakaf bagi ormas Islam, bantuan pembinaan Nazhir, dan bantuan operasional Badan Wakaf Indonesia. Ketika ditanya apa arah kebijakan program bantuan ini, Sutami menjelaskan bahwa kesemua jenis bantuan tersebut bertujuan untuk pengamanan aset dan meningkatkan fungsi wakaf agar memiliki manfaat bagi kesejahteraan umum.
Pada kesempatan yang sama, salah satu nara sumber dari BPK yang dimintakan pendapatnya tentang program bantuan pada Direktorat Pemberdayaan Wakaf, menandaskan bahwa pola pengaturan dalam petunjuk teknis pemberian bantuan itu harus rinci dan jelas. Terdapat empat hal pokok yang perlu dimuat dalam pembuatan aturan bantuan. Pertama dijelaskan tentang ketentuan umum. Kedua terkait dengan sistem penganggaran. Ketiga terkait dengan pola perbendaharaan. Keempat, harus diatur tentang pertanggungjawaban dan kendali penerima bantuan sebagai obyek pemeriksaan untuk menjaga akuntabilitas.
Menurut Kepala Biro Ortala, Sahman Sitompul, bahwa Kemenag sedang menata ulang sistem penganggaran terkait dengan bantuan sosial. Hal ini diperlukan karena masih adanya tumpah tindih jenis anggaran antara bantuan sosial (mag. 57), hibah (mag. 56), dan pengadaan internal (mag. 52). Satu hal yang sering dijadikan pertanyaan pemeriksa adalah jenis anggaran bantuan sosial. Sementara bantuan sosial itu memiliki makna yang spesifik, yaitu mengandung resiko sosial, seperti kelaparan, kemiskinan, wabah penyakit, bencana dan lain-lain. Sehingga perlu penataan kembali sistem akuntasi penganggarannya. Tegas Sitompul. (bieb)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s