Menag: Gagasan Badan Haji Dipolitisasi dan Tidak Memiliki Keunggulan

Jakarta(Pinmas)—Menteri Agama Suryadharma Ali menilai gagasan mendirikan badan baru dalam penyelenggaraan haji terkesan dipolitisasi. Padahal, pembentukan badan baru tersebut tidak memiliki keunggulan dibandingkan penanganan yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) saat ini.

“Saya tak melihat keunggulan gagasan pendirian badan khusus penyelenggaraan haji itu. Gagasan itu merupakan politisasi dan komersialisasi haji, bukan untuk melakukan perbaikan ibadah haji,“ kata Menag saat rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR, Selasa (5/6).

Rapat antara Kemenag dan Komisi VIII DPR berlangsung cukup panas. Sempat terjadi adu mulut antara Menag dan anggota dewan. Perdebatan yang berlangsung selama hampir 20 menit tak terlepas dari kecurigaan Menag terhadap anggota dewan yang cenderung mendorong terbentuknya badan penyelenggaraan haji khusus. Bila badan penyelenggaraan haji khusus terbentuk kewenangan Kemenag dalam haji akan dihapuskan.

Menag menilai kesan politisasi muncul karena sebelum ide itu diluncurkan, telah banyak pandangan miring dan asumsi negatif terhadap kementerian yang dipimpinnya.
Apalagi, Kemenag dianggap sebagai instansi yang memiliki anggaran sangat besar.

“Haji itu uangnya banyak dan segar jadi tak sedikit kalangan ingin menggunakan dana itu keluar untuk membiayai berbagai kegiatan. Dan, pada ujungnya tak bisa dipertanggungjawabkan,“ ujar Ketua UmumPPP ini.

Selama ini, lanjut Menag, alasan perlunya badan khusus penyelenggaraan haji yang baru karena pemerintah dianggap kurang transparan dalam keuangan. Kemenag dinilai melakukan banyak kesalahan dan bersikap tidak profesional. Padahal itu tidak benar.

“Buktikan kalau ada yang dikorupsi,“ ujar Menag. Ia pun meminta pemilik ide badan khusus tersebut untuk menjelaskan gagasannya.

Suryadharma tidak menutup telinga jika penyelenggaraan haji mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak. Ia juga mengakui masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan haji.

Meski demikian, Kementerian Agama terus berbenah mengingat tantangan pada 2012 ini lebih besar. Pemerintah juga membuka kesempatan bila ada gagasan inovatif yang membantu pemerintah memperbaiki pelaksanaan ibadah haji mendatang.“Kalau dikatakan tak ada kekurangan, pasti bohong besar. Tapi, saya merasa diperlakukan tak adil jika dikatakan 2011 lebih jelek,“ kata Menag.

Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziyah, menilai proses pembentukan badan khusus haji masih panjang untuk diperdebatkan.

Pasalnya, revisi UU Nomor 13/2008 Tentang Penyelenggaraan Haji, sebagai syarat pembentukan badan itu baru dalam tahap penyusunan draf RUU dan naskah akademik.Belum diserahkan ke pemerintah karena masih butuh pandangan dari masyarakat.

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Luthfi, justru menilai penilaian politisasi Menag itu wajar. Sebabnya masih dalam tataran wacana sehingga tak bisa dipraktikkan secara utuh.

“Saya mengusulkan uji publik berikut pos pengaduan untuk mengetesnya. Masih butuh waktu panjang,“ katanya.

Komisi VIII DPR menginginkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan haji. Salah satunya pemisahan antara regulator, operator, dan evaluator yang selama ini diperankan Kemenag. (rep/indah)

http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=95141

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s